Wapres RI ke Sulsel Bahas MPP dan UMKM

MAKASSAR - Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin bakal melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan pada Senin besok (31/1/2022). Rencananya orang nomor dua di Indonesia itu akan melakukan Rapat Sosialisasi Mall Pelayanan Publik dan Pemberdayaan UMKM dan serangkaian kegiatan lainnya.

Baca juga: Rawan Konflik Kepentingan, Ombudsman Usulkan Perubahan Susunan Pansel OJK

Rapat tersebut akan berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Selain itu, rencananya Wapres didampingi Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman akan meninjau UKM yang dipamekan di Lobby Kantor Gubernur Sulsel.

Adapun UKM yang ditampilkan berupa UKM  Callodo dari Luwu Utara dengan produk  permen coklat; UKM kerajinan atap konjo dari Bulukumba berupa produknperalatan rumah tangga dari daun lontar; UKM pengrajin perak borong dari Makassar dengan produk kerajinan perak; UKM Kop. Sutera Sengkang dari Wajo dengan produk kain tenun sutera; dan UKM CV. Coconut Internasional Indonesia dengan produk Teh Nipah, sanrego herbal, briket dan gula tala.

Baca juga: Rapat Persiapan Peresmian Pelabuhan Rum, Ini Waktu Peresmiannya

Di Sulsel, UMKM pada Tahun 2021 sebanyak 1.565.134 unit usaha, meningkat  sebesar 24 ?ri Tahun 2020 yaitu sebanyak 1.262.952 unit usaha. Pemprov Sulsel terus berupaya dalam program pemberdayaan UMKM.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel, Abdul Malik menyampaikan, “bapak Plt Gubernur selalu berupaya dalam peningkatan dan pengembangan UMKM diantaranya peningkatan kualitas produk melalui konsultasi kemasan produk bagi UMKM, fasilitasi sertifikasi produk, pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan SDM bagi UMKM, ” jelasnya.

Baca juga: Gebyar Vaksinasi Covid-19 di Kantor Wali Kota Tikep, Sejumlah Warga Dapat Doorprize

Diharapkan dengan kedatangan Wapres, mampu memberikan dorongan untuk peningkatan dan pengembangan UMKM. 

Sementara itu, dalam Pemprov Sulsel juga telah memiliki layanan Mal Pelayanan Publik (MPP). Hadirnya ini untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan pada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Serta meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha atau ease of doing business (EODB) di Sulsel. 

Baca juga: 14 Pejabat Struktural RSUD NTB Mengikuti Pengukuhan Penyetaraan Jabatan Struktural ke Fungsional

Dalam menghadirkan Mal Pelayanan Publik ini dengan pendekatan sistem digital yang dapat memangkas biaya. Dengan memanfaatkan aset fisik yang sudah ada, hadirnya MPP ini dengan efisiensi anggaran dari perencanaan Rp 40 Miliar menjadi Rp 400 juta lebih. MPP ini melayani 321 jenis perizinan dan non-perizinan dari 23 sektor OPD teknis.(***)