Petani Kelapa Sawit Indonesia Terima Kasih ke Presiden Jokowi Karena Cabut Larangan Ekspor 

    Petani Kelapa Sawit Indonesia Terima Kasih ke Presiden Jokowi Karena Cabut Larangan Ekspor 

    Jakarta - Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) resmi mencabut larangan ekspor minyak goreng dan juga Crude Palm Oil (CPO). Hal itu akan mulai berlaku pada 23 Mei 2022 mendatang. 

    Organiasi petani kelapa sawit Indonesia pun menyambut baik dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Jokowi terkait keputusan untuk mecabut larangan ekspor tersebut. 

    Honda Civic FD 2009 Ganteng Poll
    market.biz.id Honda Civic FD 2009 Ganteng Poll
    Rp 125.000.000
    Beli sekarang!

    Apresiasi itu datang dari, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Apkasindo Perjuangan, Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FORTASBI), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (ASPEKPIR), Perkumpulan Forum Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI), Serikat Petani Indonesia (SPI), Jaringan Petani Sawit Berkelanjutan Indonesia (Japsbi),  

    "Mengapresiasi dan berterima kasih  kepada Bapak Presiden Joko Widodo telah mengumumkan secara resmi pencabutan larangan ekspor CPO yang akan berlaku pada tanggal 23 Mei 2022, " tulis siaran pers bersama organiasi petani sawit Indonesia, Jakarta, Jumat (20/5).

    Nasi Goreng Spesial
    market.biz.id Nasi Goreng Spesial
    44% Rp 2.500
    Beli sekarang!

    Kebijakan yang salah satunya mempertimbangkan keberlanjutan nasib 17 juta pekerja sawit itu, kata Ketua Umum Apkasindo Alpian Arahman, tentunya turut menormalkan tata niaga sawit Tandan Buah Segar (TBS) petani sawit di seluruh Indonesia. 

    "Yang sempat mengalami masalah baik dari sisi harga yang turun drastis di bawah rata-rata 2 ribu rupiah perkilogram dan juga pembatasan pembelian TBS yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di wilayah Sumatera, Kalimantan dan juga Sulawesi, " kata Alpian. 

    Sementara itu, Ketua Umum POPSI Pahala Sibuea juga mendukung sikap dari Presiden Jokowi yang ingin melakukan pembenahan prosedur dan regulasi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). 

    "Karena kami juga melihat di BPDPKS menjadi salah satu kunci untuk perbaikan pada tata kelola sawit di Indonesia misalnya kedepan BPDPKS itu harus fokus mendukung kelembagan-kelembagan petani sawit di seluruh Indonesia, " ujar Pahala. 

    Pahala memaparkan, selama ini BPDPKS banyak dimanfaatkan hanya untuk kepentingan konglomerat biodiesel. Menurutnya, hal itu, bisa dilihat dari dana BPDPKS 137, 283 Triliun yang di pungut sejak tahun 2015 sampai 2021 mayoritas sekitar 80, 16 persen dana itu hanya untuk subsidi biodiesel yang dimiliki oleh konglomerat sawit. 

    "Sementara petani sawit hanya sebesar 4, 8 persen melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), " ucap Pahala.

    Sedangkan, Ketua Umum FORTASBI H. Narno berharap setelah pencabutan ekspor CPO maka tata kelola sawit yang harus diperhatikan oleh Pemerintah adalah adanya dukungan kepada kelembagaan petani sawit untuk memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit sampai minyak goreng dengan memanfaatkan beradaan dana sawit yang di kelola oleh BPDPKS.

    JAKARTA
    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono

    Artikel Sebelumnya

    Andi Akmal Pasluddin: Masuk Musim Giling...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Afrizal

    Afrizal verified

    Postingan Bulan ini: 451

    Postingan Tahun ini: 1540

    Registered: May 25, 2021

    Syafruddin Adi

    Syafruddin Adi verified

    Postingan Bulan ini: 444

    Postingan Tahun ini: 2033

    Registered: Apr 8, 2021

    Indra Gunawan

    Indra Gunawan verified

    Postingan Bulan ini: 168

    Postingan Tahun ini: 536

    Registered: Nov 15, 2021

    Arif Rido Basuki

    Arif Rido Basuki verified

    Postingan Bulan ini: 142

    Postingan Tahun ini: 416

    Registered: Oct 4, 2021

    Profle

    Narsono Son verified

    Kakanwil Kemenkumham Jateng Minta WNI Baru Untuk Selalu Setia NKRI
    Kasubsie Keamanan Lapsustik Purwokerto Ikuti Bintek Manajemen Mitigasi Bencana di Kanwil Jateng
    Ombudsman RI Ganjar Kemenkumham Penghargaan Soal Kepatuhan 
    Guna Menunjang Tugas Dan Fungsi Pemasyarakatan Lapsustik Purwokerto Lakukan Pembinaan Fisik dan Disiplin

    Rekomendasi

    Ketua PMI Kabupaten Cilacap Salurkan Bantuan untuk Daerah Terdampak Banjir di Kecamatan Bantarsari
    Resmi Jabat Kapolres Bartim, Ini Profil Singkat AKBP Viddy Dasmasela, SH, SIK
    Bupati Bantaeng Buka Sosialisasi Bimtek Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
    Diduga Mencuri Hp Seorang Pria di Sumbawa Barat Ditangkap Unit Reskrim Polsek Poto Tano
    Perwakilan Polda Banten melakukan Kunjungan Ke Kesti TTKKDH DPD Kabupaten Tangerang

    Ikuti Kami