Eddy Syarif: Keresahan Rakyat

OPINI - Ada hal yang serius terjadi akhir-akhir ini, sebuah keresahan rakyat, yang tak dimengerti, akan negerinya. Sebuah negara,   bersistem demokrasi.
 
Pun, seperti yang ditulis  oleh Pangdam III Siliwangi di Harian Kompas pekan ini. Sebagai realitas politik atas keresahkan rakyat, termasuk juga tentara (TNI).

Melalui tradisi Sesko yang ada di Bandung Perwira tinggi telah banyak dibekali, dalam membaca situasi, dan langkah apa yang dilakukan, serta paham akan tata kelola sebuah negara, dengan Trilogi Pembangunan:
-Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
-Pertumbuhan ekonomi
-Serta stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Baca juga: Belajar Soal Kinerja AKD, DPRD Kulonprogo Kunjungi Trenggalek

Konsep Trilogi pembangunan tercetus oleh Wijoyo Nitisastro agar tercapai tujuan bangsa seperti yang diamanatkan, oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Tentara yang dalam sejarah bangsa tercatat berasal dari rakyat serta berjuang bersama rakyat tuk mencapai kemerdekaan tuk mengisi kemerdekaan.negeri yang amat dicintai.
Tentunya, .merasa terpanggil, peduli akan hal,
apa sesungguhnya terjadi hari ini ?

Baca juga: Panitia Harlah PPP ke-49 Audiensi dengan Bupati Asahan

Berbagai isu telah, .dihembuskan ke ranah publik.Wacana masa jabatan Presiden Tiga periode. Santer sekali waktu itu. Kalangan akademisi,   praktisi dan tokoh, pun turut membahasnya di berbagai media.

Kuatnya arus rakyat menentangnya atas isu yang dilontarkan. Dicarilah, keberadaan asalnya. Mereka geleng kepala.

Baca juga: Tony Rosyid: Prabowo Gagal Nyapres, Gerindra Nyungsep

Isu lainpun bergulir, perpanjangan masa jabatan Presiden lima tahunan. Kalangan akademisi, praktisi dan tokoh, pun  kembali membahasnya di pelbagai media. Kuatnya arus rakyat yang menentangnya, atas isu yang dilontarkan. Dicarilah, keberadaan asalnya. Mereka geleng kepala.

Sejumlah Gubernur, walikota, dan bupati yang habis masa jabatannya lima tahun. Menjelang Pilpres 2024 Diganti, dengan cara penunjukan, berasal dari ASN tanpa pemilihan Pilkada.

Baca juga: DPRD Trenggalek Gelar Paripurna Pembatalan Ketua Bapemperda

Berdasar UU no. 10 tahun 2016 Tentang Pilkada, Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur. Kalangan akademisi, .praktisi dan tokoh, pun turut membahasnya di berbagai media. Dicarilah, keberadaan asalnya. Mereka geleng kepala.

Masyarakat yang tidak setuju, bahkan yang turut mengkritik ditakuti,   dengan pasal-pasal karet untuk dipidanakan. Kalangan akademisi, praktisi dan tokoh, pun  kembali membahasnya di berbagai media. Dicarilah, keberadaan asalnya. Mereka geleng kepala.

Baca juga: Hadapi Suksesi Pilkada Gubernur Sulsel, Tim Mappasang API YL Gelar Silaturahim di Pangkep

Buzzer,   sang pembela penguasa  sekaligus pemecah rakyat yang berbeda melontarkan banyak hal yang meresahkan, terjadi gunjang-ganjing yang berkepanjangan.

Masyarakat pecah, menjadi dua, didiamkan saja. Kalangan akademisi, praktisi dan tokoh, pun kembali membahasnya di berbagai media. Dicarilah, keberadaan asalnya. Mereka geleng kepala.

Seorang calon presiden, datang dari arus bawah  sangat populer. Mantan Gubernur DKI, Dihalang-halangi, dicari-cari kesalahannya. Agar dipidanakan, guna menghambat. Agar ia tidak dapat dicalonkan

Pada Pilpres 2024, kalangan akademisi, praktisi dan tokoh pun  kembali membahasnya di berbagai media. Dicarilah, keberadaan asalnya. Mereka geleng kepala.

Dari istana, pun  di berbagai pertemuan memberi sinyal pada seseorang, tuk menjadi bakal penggantinya nanti.

Baca juga: Awal Tahun 2022, DPRD Trenggalek Rombak AKD

Pada Pilpres 2024 Kalangan akademisi,
Praktisi dan tokoh, pun  kembali membahasnya di pelbagai media. Rakyat pun bertanya:
“Istana kok dipakai menjadi tempat deklarasi sebuah partai pada seorang petugas partai
menjadi calon Presiden 2024.

“Sudah dua priode lho, Kan mau lengser, Kok repot ya. Untuk apa ikut campur mencarikan penggantinya, ada apa ? Apa tujuannya? Untuk agenda apa? dicarilah, keberadaan asalnya. Mereka geleng kepala.

Pekan ini pun Enam Ketua partai di undang ke istana, Ada apa? Kalangan akademisi, Praktisi dan tokoh, pun  kembali membahasnya di pelbagai media.

Kenapa di istana? Itu kan tempat bekerjanya presiden, mendiskusikan progres kerja para menteri pembantunya. kenapa pula hanya enam ketua partai.

Presiden itu, presiden seluruh rakyat Indonesia, Untuk seluruh golongan, Untuk seluruh kelompok Apa maksud semua itu? dicarilah. Keberadaan asalnya. Mereka geleng kepala.

Baca juga: Forum Dekan Fak.Hukum dan Ketua STIH PTM se-Indonesia Tolak PPHN

Rakyat pun, harus sadar diri dan tahu diri. 
Agar mencari tahu sendiri berpendapat sendiri, tuk Bertanya, pada rumput yang bergoyang.

Berdoa saja, mudah-mudahan tentara turut bersiaga bersama rakyat memantau jangan terjadi kecurangan pada Pilpres 2024”

Bandung, 5 Mei 2023

Eddy Syarif

Tukang Foto Keliling Kampung

Baca juga: Dipekerjakan Selama Lima Bulan, Dua Mantan Aparat Desa Sihiong Tak Dapatkan Hak Gaji