Banyak 'Start Up' Lakukan PHK, Nevi Zuairina Minta Kemenkop UKM Serap Melalui Program WUB

    Banyak 'Start Up' Lakukan PHK, Nevi Zuairina Minta Kemenkop UKM Serap Melalui Program WUB
    Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Koperasi dan UKM dan RDP dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional RI. Foto: Oji/nvl

    JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menyoroti pemberitaan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawannya yang banyak dilakukan oleh perusahaan rintisan (start up). Ia meminta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk dapat menyerap masyarakat yang mengalami PHK melalui program Wirausaha Baru (WUB).

    “Baru-baru ini kita sudah mendengar berita bagaimana banyaknya PHK terhadap start up, ini kesempatan pak menteri mengambil mereka dalam program WUB, wirausaha baru yang saya lihat ini programnya dari tahun ke tahun semakin turun, ” ujar Nevi pada Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Koperasi dan UKM dan RDP dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (8/6/2022).

    Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di perusahaan start up ini muncul akibat beberapa faktor yang membuat tekanan ekonomi pada perusahaan.  Faktor tersebut yakni, adanya tren naiknya suku bunga Amerika Serikat, kondisi makro yang buruk hingga efek transisi pasca pandemi serta reorganisasi sumber daya manusia.

    “Nah ini bisa disinergikan dengan kami. Karena di dapil juga banyak pengangguran, yang mereka tidak mau ke Kota. Karena ke kota pun juga banyak pengangguran. Sehingga ini sangat efektif sekali membatu mereka pengangguran di dapil kami, ” ucap legislator dapil Sumatera Barat II itu.

    Di sisi lain, Nevi juga menyoroti mengenai sertifikasi yang diperlukan oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Ia meminta Kementerian Koperasi dan UKM beserta lembaga terkait lainnya untuk dapat lebih mempermudah proses sertifikasi halal terutama untuk UMKM go global.

    “Kami hanya menginginkan para pelaku UMKM untuk mudah mendapatkan SNI. Karena di kepala mereka itu susah pak ya, syaratnya berbelit jadi penyebaran informasinya terbatas, sertifikasi tidak merata, proses yang panjang dan berbelit, biaya pengurusannya mahal, ” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut. (gal/sf)

    XPOS.CO.ID
    market.biz.id XPOS.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Nevi Zuairina PKS KOMISI VI DPR RI
    Xpos.co.id

    Xpos.co.id

    Artikel Sebelumnya

    Banggar DPR RI Setujui Tambahan Pagu Anggaran...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Syafruddin Adi

    Syafruddin Adi verified

    Postingan Bulan ini: 157

    Postingan Tahun ini: 2791

    Registered: Apr 8, 2021

    Afrizal

    Afrizal verified

    Postingan Bulan ini: 118

    Postingan Tahun ini: 2025

    Registered: May 25, 2021

    Narsono Son

    Narsono Son verified

    Postingan Bulan ini: 60

    Postingan Tahun ini: 570

    Registered: Jul 9, 2020

    Siswandi

    Siswandi verified

    Postingan Bulan ini: 52

    Postingan Tahun ini: 666

    Registered: Jul 11, 2020

    Profle

    Narsono Son verified

    Ketua Terpilih IPKEMINDO Jateng, Wujudkan PK Berintegritas Untuk Indonesia Bangkit
    Berjuang Jadi Pejabat Keimigrasian, 7 ASN Kemenkumham Jateng Ikuti Ujian Tertulis
    Keadilan Restoratif Sebagai Masa Depan Sistem Peradilan Indonesia
    Kabapas Nusakambangan Kemenkumham Jateng Beri Penguatan Untuk Optimalisasi Kinerja Pegawai 

    Rekomendasi

    2 Tahun Absen, Ratusan Regu Ikuti Lomba Gerak Jalan Pemerintah Kabupaten Agam
    Patroli Rutin di Muara Das Batanjung, Ditpolairud Imbau Nelayan Agar Tidak Melakukan Illegal Fishing 
    Satu Rumah Permanen di Kawasan Lapai Padang Hangus Si Jago Merah 
    Wujudkan Balita Sehat, Di Bulan Imunisasi Anak Nasional
    Sambut Hari Polwan ke-74, Polwan Polda Jatim Gelar Donor Darah, Baksos dan Polwan Goes To School

    Ikuti Kami